Bandar Lampung – Kericuhan mewarnai audiensi perwakilan petani singkong Lampung dengan Tim Pansus Tata Niaga Singkong di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/1/2025).  

Ketegangan bermula dari tuntutan petani akan penetapan harga singkong yang telah disepakati bersama Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, namun dianggap tak kunjung terealisasi.

Maradoni, koordinator petani dari Lampung Timur, mengecam lambannya tindak lanjut kesepakatan tersebut.  

Kekecewaan memuncak ketika Tim Pansus hanya menjelaskan tugasnya tanpa memberikan solusi konkret. Emosi meledak, meja dipukul, dan suasana menjadi memanas.

Situasi semakin runyam ketika anggota DPRD Lampung, Budi Condorowati, turut terbawa emosi dan ikut memukul meja.  

Tindakan ini justru memicu kemarahan massa petani hingga nyaris terjadi penyerangan terhadap Budi dan anggota DPRD lainnya, Budi pun diminta meninggalkan ruangan.

Fazri, Korlap Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) menegaskan,”tuntutan petani bukan sekadar kesepakatan harga, melainkan penegasan dari Gubernur agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum dan disertai sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar,”tegasnya.

PPUKI menyoroti lemahnya surat edaran yang selama ini dikeluarkan, karena beberapa perusahaan mengaku belum menerimanya.

Maradoni menambahkan, tindakan anggota DPRD yang memukul meja dinilai tidak beretika dan arogan.  

Ia menekankan pentingnya sikap mendengarkan dan menghormati aspirasi masyarakat oleh lembaga perwakilan rakyat.  

,”Kejadian ini menyoroti pentingnya komunikasi efektif dan solusi konkret dalam menangani masalah petani,”jelas Maradoni.

Rapat diruang sidang DPRD Provinsi Lampung menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menjamin kepastian harga dan kesejahteraan petani singkong di Lampung.